Mudahnya Legalisasi di Kementerian Hukum dan HAM

Hari ini, Selasa, 18 April 2017 saya untuk kedua kali datang ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk proses legalisasi dokumen saya yang rencananya akan dikirim ke luar negeri.
Nah, tempat untuk legalisasi ini letaknya di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM. Gedung ini yang paling kelihatan banget kalau kita mau turun tangga dari halte busway Gor Sumantri. Makanya kalau kalian ke sini naik busway, turunnya ya di halte Gor Sumantri. Gedung AHU ini letaknya paling pinggir ya.
Setelah sampai di gedung, kalian bisa naik lift ke lantai 3, tepatnya di ruangan permohonan administrasi. Nah, kalau keperluan aku kan untuk legalisasi surat permohonan pernikahan di luar negeri dan visa tinggal sementara atau visa D. Jadi dokumen yang aku bawa untuk legalisasi antara lain:

1. Surat keterangan belum menikah yang ditandatangani oleh lurah, camat, dan Kepala Kantor Urusan Agama dan fotokopinya 1 lembar.

2. Surat Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan fotokopinya 1 lembar

3. SKCK permohonan visa dari Polda (aku dari Polda Jawa Tengah, karena domisili KTP di Wonogiri) beserta 1 lembar fotokopi.

4. Spesimen tanda tangan dari masing-masing ketiga dokumen itu, (nanti aku jelasin di belakang, apa itu spesimen)

5. Fotokopi KTP 1 lembar

6. Materai 6000an 3 lembar (jumlah materai menyesuaikan jumlah dokumen yang akan dilegalisir di Kementerian Hukum dan HAM.

Jadi, secara total, dokumen yang aku kumpulkan itu ada 10 lembar ya. Setelah itu, semua berkas dimasukkan ke dalam map, warna bebas. Aku kebetulan bawa map warna merah, karena itu juga beli di koperasinya Kemenkumham. Pas masuk, bilang ke petugas untuk mengajukan proses legalisasi, nanti petugas yang akan mengambilkan nomor di mesin antrian dengan klik tombol PERMOHONAN LEGALISASI DAN ADVOKASI.
Silakan tunggu sampai nomor antrean dipanggil, kalau tadi saya masuk ke loket C024. Di sana, nanti petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen, dan memeriksa apakah Ditjen AHU memiliki database tandatangan pejabat yang menandatangani ijazah kita, jika semua tidak ada masalah, kita harus mengisi formulir meliputi nama, alamat sesuai KTP, nomor handphone dan dokumen yang dimintakan legalisir.
Setelah pengisian formulir selesai, nanti mereka akan memberikan bukti kita telah mengumpulkan berkas, bentuknya seperti ini:

bukti pengumpulan dokumen yang diberikan oleh petugas. photo by me. copyright reserved

Setelah itu, bukti tersebut harus dibawa dulu ke depan komputer pengisian data untuk pembuatan voucher pembayaran di bank. Ga perlu pakai laptop sendiri, karena di sana sudah ada komputer tersedia. Tapi kalau mau pake laptop atau smartphone sendiri, kamu bisa masuk ke alamat  http://ahu.go.id/billing/voucher/tambah dan isi formulir di bawah ini:

contoh cara mengisi formulir menggunakan handphone

Setelah itu, tekan tombol simpan, dan akan keluar bukti pemesanan nomor voucher, yang masuk ke dalam email, seperti ini contohnya:

contoh screenshot telah memesan voucher melalui email

Nah, tadi kan saya mengajukan legalisir untuk 3 dokumen. Jadi saya harus 3 kali membuat voucher tersebut. Dan ketiga voucher tersebut akan masuk ke dalam email anda. Saya kemudian mencatat ketiga NOMOR VOUCHER tersebut. 
Setelah itu, baru saya mengantri di Bank BNI, yang letaknya ada di deretan paling kiri loket antrean, di sana tellernya sudah siap membantu untuk input ketiga voucher tersebut untuk pembayaran PNBP. Oh ya, setiap satu dokumen yang dilegalisir, dikenakan PNBP sebesar Rp 25 ribu ya, jadi kalau 3 dokumen ya Rp 75 ribu, dibayar tunai.

Setelah itu, kita akan mendapatkan dua salinan bukti pembayaran dari bank, satu, pegang oleh kita, satu lagi kembalikan ke petugas tempat kita menyerahkan semua berkas, untuk penyerahan ini, tidak perlu antri kembali. Ini contoh bukti pembayaran dari bank BNI.

(maaf ngeblur) Ini contoh kwitansi print out dari BNI

Setelah oleh petugas loket menyatakan berkas saya lengkap, (sudah dibayar, kelengkapan n materai, semuanya komplit), ia menyatakan proses selesai. Dan saya diminta datang kembali Selasa depan. 
Sekedar informasi, berdasarkan sharingbeberapa blogger ada juga yang 4 hari sudah jadi. Karena saya dijanjikan untuk ambil Selasa pekan depan, 25 April 2017, ya saya ngikut saja. selamat mencoba yaa.....

Itu tadi sharing soal pembuatan SKCK. Semuanya mudah, kalau data lengkap ya. Kalau enggak lengkap ya harus berlapang dada untuk siap2 melengkapi. Termasuk saya, yang telah kali kedua datang ke Kemenkumham, karena tidak adanya spesimen tanda tangan. Jadi pas awal datang, berkas saya ditolak, dan harus dilengkapi dengan spesimen tanda tangan. Nah, berikut sharing saya mengenai spesimen tanda tangan. 

 
Spesimen Tanda Tangan
Sebelum pejabat berwenang dari Kementerian Hukum dan HAM memberikan pengesahan terhadap dokumen kita, beliau akan memeriksa keaslian tanda tangan dalam dokumen kita. Karena itu saat kita meminta legalisir, Direktorat AHU akan mengecek apakah tanda tangan para pejabat yang ada di dokumen kita sudah tersimpan di Kemenkumham.
Dalam kasus saya kemarin, Ditjen AHU belum memiliki spesimen atau contoh tanda tangan dari Kepala KUA dan Kepala Catatan Sipil tempat saya tinggal. Jadi ya terpaksa, saya diberi contoh spesimen kosong dari Ditjen AHU untuk dikirim ke orang rumah (ayah saya) agar dimintakan tanda tangan ke pejabat KUA dan Capil itu (yang tingkatannya paling tinggi di dokumen kita). Dan ini yang bikin urusan legalisir sering lama. Nah, berikut contoh spesimen tanda tangan yang saya dapat dari KUA.

 

contoh spesimen tanda tangan dari Kepala KUA

Agar tidak terulang kasus yang sama, sewaktu saya membuat dokumen SKCK, saya langsung minta ke petugas pembuat SKCK di Polda Jateng untuk sekalian memintakan spesimen tanda tangan ke Direktur Intelkamnya. So, daripada bolak-balik, i do really recommend you to make specimen, biar proses legalisirnya lancar jaya. 
☺☺

Berikut alamat Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan
Jakarta Selatan – 12940
Halte busway: GOR Sumantri